HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU PAMEKASAN
Putusan Verstek dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama
Deskripsi Masalah
Ada seorang wanita yang dalam kehidupan rumah tangganya merasa kurang puas terhadap suaminya. Entah karena apa hal itu terjadi, apa karena kekurangan suami atau ada pria idaman lain (PIL).
Tetapi yang menjadi masalah, wanita tersebut mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena suami tidak mau menceraikannya walaupun beberapa kali memintanya.
Kemudian setelah melalui proses peradilan terwujudlah keinginan wanita itu bercerai dengan suaminya melalui putusan Verstek.
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.
Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) dalam jangka waktu 14 hari terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya menurut perspektif fiqih, mengenai fasakh yang dijatuhkan hakim, karena suami tidak pernah hadir dalam persidangan ?
b. Kalau tidak sah, bagaimana solusi terbaik mengingat si istri maumenikah lagi?
Jawaban
a. Hukumnya sah, karena fasakh merupakan hak Hakim Pengadilan yang bisa dijatuhkan tanpa kehadiran suami. Namun dalam mengabulkan atau menolak gugatan fasakh, keputusan Hakim harus berlandaskan hal-hal berikut :
1. Keadilan sebagai ruh pengadilan
2. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap materi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sesuai Undang-undang yang berlaku;
3. Keberadaan alat bukti maupun saksi atas materi gugatan sesuai aturan perundang-undangan.
b. Terjawab di poin (a)
📝Catatan Mushahhih
1. Abu Sa’id Al Khadimi Al Hanafi menyatakan bahwa di antara permintaan yang tercela adalah permintaan cerai seorang istri atau mencerai dengan pemberian dari istri kepada suami (khulu') dengan tanpa adanya hal yang membahayakan terhadap agama seperti suami meninggalkan shalat atau gemar melakukan perbuatan keji. (Dan) atau adanya hal yang bahaya yang bersifat duniawi, seperti suami gemar memukul atau tidak memberikan nafkah wajib. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat sahabat Tsauban dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap wanita yang meminta cerai tanpa adanya hal yang membahayakan, maka diharamkan baginya aroma surga"
2. Mengingat maraknya kasus nusyuz (penyelewengan) oleh istri dan banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, maka hakim yang menangani gugatan perceraian semaksimal mungkin untuk melakukan pendalaman kasus beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengedepankan ishlah atau rekonsiliasi, sehingga keputusan yang diambil betul-betul berpihak kepada yang benar dan tidak ada pihak yang terdhalimi.
Penjelasan Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Oleh Bapak Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum.
(Ketua Pengadilan Agama Kab. Pamekasan)
A. Pengertian
Berdasarkan Kamus Hukum, istilah verstek diambil dari kata verstek procedureyang berarti “acara luar hadir”, dan verstekvonnis yang berarti “putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat”. Istilah bagi suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah verstek. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa verstek adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun ia sudah dipanggil secara patut.
B. Landasan Hukum
Ketentuan mengenai verstek diatur dalam Pasal 125 Herziene Indonesich Reglement (“HIR”)/ Pasal 78 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”). Dalam hal ini, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat :
• Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah; atau
• Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan
• Tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut, tetapi tidak datang ke persidangan
• Tergugat tidak mengajukan eksepsi/ tangkisan mengenai kewenangan
• Penggugat hadir di persidangan dan mohon suatu putusan.
C. Tahapan Proses Persidangan
Pada asasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”
Proses beracara yang harus dilalui bagi mereka yang sedang berperkara di peradilan agama adalah:
1. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak, dan untuk perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 141 ayat (1) KHI.
2. Pada pemeriksaan sidang pertama yang telah ditentukan, suami istri harus hadir secara pribadi dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara (Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989).
3. Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi (Pasal 3 ayat(1) PERMA No 2 Tahun 2003).
4. Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/permohonan. Meskipun demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung.
Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya seecara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.
5. Apabila dalam pembacaan surat gugatan, pihak Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum dalam petitum gugatan/permohonannya, maka acara dilanjutkan dengan jawaban.
6. Atas gugatan Penggugat/permohonan Pemohon, Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk menjawab yang tertuang dalam Jawaban Tergugat/Termohon baik dalam bentuk lisan atau tulisan.
Atas jawaban tersebut, Penggugat/Pemohon mempunyai hak untuk menanggapinya dalam Replik. Atas Replik tersebut, Tergugat/Termohon juga mempunyai hak untuk menanggapinya dalam Duplik. Apabila masih dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka Penggugat/Pemohon dapat menuangkannya dalam Rereplik. Atas Rereplik tersebut, Tergugat/Termohon dapat menanggapinya dalam Reduplik.
Setelah ini, acara jawab-menjawab dianggap selesai dan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jika setelah penyampaian Duplik oleh Tergugat/Termohon, tidak ada tanggapan lagi dari Penggugat/Pemohon, maka acara jawab-menjawab dianggap telah selesai dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuktian.
Dalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 RBg.
7. Sesuai dalam Pasal 163 HIR dinyatakan : “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu”. Dengan demikian, yang berhak untuk membuktikan adalah Penggugat/Pemohon.
Sedangkan macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, antara lain :
– Alat bukti tertulis (Pasal 137,138 dan 165-167 HIR)
– Alat bukti saksi :
1. Pemeriksaan saksi ( Pasal 144-152 HIR)
2. Keterangan saksi (Pasal 168-172 HIR)
– Alat bukti persangkaan ( Pasal 173 HIR)
– Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175, dan 176 HIR)
– Alat bukti sumpah (Pasal 155-158 HIR).
8. Apabila tahapan proses pembuktian telah selesai dilakukan, acara dilanjutkan dengan kesimpulan.
9. Sesudah tahap kesimpulan, majelis hakim bermusyawarah tentang apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim.
Di dalam mengambil putusan, majelis berpedoman pada isi ketentuan Pasal 178 HIR :
• Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak
• Wajib mengadili segala tuntutan
• Tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau melebihi apa yang digugat.
10. Sesuai ketentuan Pasal 179 HIR bahwa putusan hakim dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat hadir pada saat dibacakan putusan, maka atas perintah Ketua Majelis putusan tersebut harus diberitahukan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir.
Dalam hal cerai gugat (fasakh) apabila suami (sebagai tergugat) sama sekali tidak pernah datang dan juga tidak menunjuk seorang pengacara untuk hadir sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya banding terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
D. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian
⏩Alasan-asalan yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
7. Suami melanggar taklik-talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Dasar Pengambilan hukum :
1. ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪ ﻳﻦ ﺟـــ١، ﺻـــ ٥١٥
) ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻱ ( : ﻓﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺧﻄﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﻮﺿﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻔﺘﺤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻧﺸﻮﺯ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺷﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮﻝ : ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺣﻀﺮ ﺃﻭﻏﺎﺏ ﺑﺘﺴﻌﺔ ﺷﺮﻭﻁ : ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻻ ﺍﻷﺩﻡ، ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﺴﺐ ﺃﺻﻼً، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ، ﺃﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺛﻼﺛﺎً : ﺃﻭﻟﻪ ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﺃﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻔﻪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﺃﻭ ﺣﻀﺮ ﻫﻮ ﻭﻏﺎﺏ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺎً ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎً ﻣﺆﺟﻼً ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﺃﻭ ﻣﻐﺼﻮﺑﺎً، ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﻠﻤﻪ، ﺃﻭ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﺓ ﺇﻥ ﺭﺩّ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺣﻠﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺎﻻً، ﻭﻣﻼﺯﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﻧﺸﻮﺯﻫﺎ، ﻭﺭﻓﻊ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺃﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻭﺩﻳﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻠﻔﻆ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺤﻮ : ﻓﺴﺨﺖ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﻼﻥ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻜﻠﻔﺔ
.2 ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﺟـ 4 ، ﺻـ 238
( ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ) ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﺯ ( ﺟﺎﺋﺰ ) ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺪﻉ ﺣﺠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻫﻮ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ( ﻣﻘﺮ ) ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﻞ ﺍﺩﻋﻰ ﺟﺤﻮﺩﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﻘﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭﺍ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺣﺠﺘﻪ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ
.3 ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ، ﺟـ 2 ، ﺻـ 422
ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﺘﻮﺍﺭﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﺯﻩ ﺟﺎﺯ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
.4 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ، ﺟـ 6 ، ﺻـ 512-511
ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺃﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ( ﺹ ) : " ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺃﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻊ " ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻌﻠﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ : " ﻻ ﺗﻘﺾ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺀ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ، ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﺨﻼﻑ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
.5 ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ – ﺟــ ١٩، ﺻــ٤٢١
ﻭَﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﺴْﻄَﻠَّﺎﻧِﻲِّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒُﺨَﺎﺭِﻱِّ ﻣَﺎﻧَﺼُّﻪُ ﺇﺫَﺍ ﻏَﺎﺏَ ﺍﻟﺰَّﻭْﺝُ ﺍﻟْﻤُﻮﺳِﺮُ ﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻪِ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻟَﻬَﺎ ﻓَﺴْﺦُ ﺍﻟﻨِّﻜَﺎﺡِ ﻟِﺘَﻤَﻜُّﻨِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺼِﻴﻞِ ﺣَﻘِّﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﺎﻛِﻢِ ﻓَﻴَﺒْﻌَﺚُ ﻗَﺎﺿِﻲ ﺑَﻠَﺪِﻫَﺎ ﺇﻟَﻰ ﻗَﺎﺿِﻲ ﺑَﻠَﺪِﻩِ ﻓَﻴُﻠْﺰِﻣُﻪُ ﺑِﺪَﻓْﻊِ ﻧَﻔَﻘَﺘِﻬَﺎ ﺇﻥْ ﻋَﻠِﻢَ ﻣَﻮْﺿِﻌَﻪُ، ﻭَﺍﺧْﺘَﺎﺭَ ﺍﻟْﻘَﺎﺿِﻲ ﺍﻟﻄَّﺒَﺮِﻱُّ ﻭَﺍﺑْﻦُ ﺍﻟﺼَّﺒَّﺎﻍِ ﺟَﻮَﺍﺯَ ﺍﻟْﻔَﺴْﺦِ ﻟَﻬَﺎ ﺇﺫَﺍ ﺗَﻌَﺬَّﺭَ ﺗَﺤْﺼِﻴﻠُﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺒَﺘِﻪِ ﻟِﻠﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ، ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺮُّﻭﻳَﺎﻧِﻲُّ، ﻭَﺻَﺎﺣِﺐُ ﺍﻟْﻌُﺪَّﺓِ : ﺇﻥَّ ﺍﻟْﻔَﺘْﻮَﻯ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻟَﻮْ ﺍﻧْﻘَﻄَﻊَ ﺧَﺒَﺮُﻩُ ﺛَﺒَﺖَ ﻟَﻬَﺎ ﺍﻟْﻔَﺴْﺦُ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺗَﻌَﺬُّﺭَ ﺍﻟﻨَّﻔَﻘَﺔِ ﺑِﺎﻧْﻘِﻄَﺎﻉِ ﺧَﺒَﺮِﻩِ ﻛَﺘَﻌَﺬُّﺭِﻫَﺎ ﺑِﺎﻟْﺈِﻓْﻠَﺎﺱِ ﻧَﻘَﻠَﻪُ ﺍﻟﺰَّﺭْﻛَﺸِﻲُّ ﻋَﻦْ ﺻَﺎﺣِﺒَﻲْ ﺍﻟْﻤُﺬْﻫَﺐِ ﻭَﺍﻟْﻜَﺎﻓِﻲ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻫِﻤَﺎ ﻭَﺃَﻗَﺮَّﻩُ ﻟَﺎ ﺑِﻐَﻴْﺒَﺔِ ﻣَﻦْ ﺟُﻬِﻞَ ﺣَﺎﻟُﻪُ ﻳَﺴَﺎﺭً ﺍﻭَ ﺇِﻋْﺴَﺎﺭًﺍ ﻟِﻌَﺪَﻡِ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺍﻟْﻤُﻘْﺘَﻀَﻰ ﻧَﻌَﻢْ ﻟَﻮْ ﺃَﻗَﺎﻣَﺖْ ﺑَﻴِّﻨَﺔً ﻋِﻨْﺪَ ﺣَﺎﻛِﻢِ ﺑَﻠَﺪِﻫَﺎ ﺑِﺈِﻋْﺴَﺎﺭِﻩِ ﺛَﺒَﺖَ ﻟَﻬَﺎ ﺍﻟْﻔَﺴْﺦُ
.6 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ – ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ، ﺟـــ ٤، ﺻـــ١٠٣
ﻭ ) ﻻ ( ﻓﺴﺦ ﺑﺈﻋﺴﺎﺭ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻤﻬﺮ ) ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ( ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﻴﻨﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﺍﻵﻥ، ﻭﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺑﻴﻨﺔ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻧﻪ ﻏﺎﺏ ﻣﻌﺴﺮﺍ . ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻳﺴﺎﺭ، ﻭﻻ ﺗﺴﺌﻞ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﺍﻵﻥ، ﻓﻠﻮ ﺻﺮﺡ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪﻩ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ) ﻋﻨﺪﻗﺎﺽ ( ﺃﻭﻣﺤﻜﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﻻ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺇﻻﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ·.
.7 ﺑﻐﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ – ﺟـ ١، ﺻـ ٥١٥
ﻭﻟﻮﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺟﻬﻞ ﻳﺴﺎﺭ ﻫﻮ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺸﺮﻃﻪ، ﻛﻤﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺰﺟﺪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ) ﺳﻢ ( ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺠﻪ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﻻ ﻧﻘﻼً، ﺑﻞ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺒﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ، ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ،
ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﺍﻟﻄﻨﺒﺪﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺰﺟﺪ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﻭﺗﻌﺬﺭﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﻨﺤﻮ ﺷﻜﺎﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ) ﺳﻢ( : ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻮّﺯ ﻟﻠﻔﺴﺦ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺷﻬﻮﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺃﻓﺴﺦ ﺇﻻ ﺑﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﺇﻣﺎﻣﻪ، ﻭﺭﺟﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻳﻀﺎً، ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﺷﻬﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻫـ ·.
.8 ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﺟــــ ٣٦ ، ﺻـــ٤١
) ﻭﻻﻓﺴﺦ ( ﺑﺈﻋﺴﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻧﻔﻘﺔ ) ﺣﺘﻰ ( ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭ ) ﻳﺜﺒﺖ ( ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ، ﺃﻭﺑﺒﻴﻨﺔ ) ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ ( ، ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻢ ) ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﺴﺨﻪ ( ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ) ﺃﻭ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ( ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻌﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﻻ ﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻭﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺽ ﻭﻣﺤﻜﻢ ﺑﻤﺤﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺃﻓﺴﺦ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎﻻ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻭ ﻛﺬﺍ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺑﺎﻃﻨﺎ . ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺰﻣﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ) ﺛُﻢَّ ( ﺑَﻌْﺪَ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺍﻟْﺈِﻋْﺴَﺎﺭِ ) ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻳُﻨْﺠِﺰُ ( ﺑِﺎﻟْﺒِﻨَﺎﺀِ ﻟِﻠْﻔَﺎﻋِﻞِ، ﺃَﻭْ ﺍﻟْﻤَﻔْﻌُﻮﻝِ ) ﺍﻟْﻔَﺴْﺦَ ( ﻟِﺘَﺤَﻘُّﻖِ ﺳَﺒَﺒِﻪِ ) ﻭَﺍﻟْﺄَﻇْﻬَﺮُ ﺇﻣْﻬَﺎﻟُﻪُ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔَ ﺃَﻳَّﺎﻡٍ ( ، ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳُﺴْﺘَﻤْﻬَﻞْ؛ ﻟِﺄَﻧَّﻬَﺎ ﻣُﺪَّﺓٌ ﻗَﺮِﻳﺒَﺔٌ ﻳُﺘَﻮَﻗَّﻊُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓُ ﺑِﻘَﺮْﺽٍ ﺃَﻭْ ﻏَﻴْﺮِﻩِ ــ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ ــ ) ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﺍﺳْﺘَﻘَﻠَّﺖْ ﺑِﺎﻟْﻔَﺴْﺦِ ﺇﻟَﺦْ ( ﺑِﺸَﺮْﻁِ ﺍﻟْﺈِﻣْﻬَﺎﻝِ ﻡ ﺭ ) ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﻭَﻳَﻨْﻔُﺬُﺇﻟَﺦْ ( ﻛَﺬَﺍ ﻡ ﺭﺵ ) ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﺛُﻢَّ ﺭَﺃَﻳْﺖ ﻏَﻴْﺮَ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ( ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺷَﺮْﺡُ ﺍﻟﺮَّﻭْﺽِ .
.9 ﺑﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ﻧﺒﻮﻳﺔ ، ﺟــ ٥، ﺻــ ٤
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺄﺱ ( ﺿﺮﺭ ﺩﻳﻨﻲ ﻛﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﺤﺸﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻛﺎﻟﻀﺮﺏ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻦ ) ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ { ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﺄﻟﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺄﺱ } ( ﻭﺷﺪﺓ ) { ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ
.10 ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺟــ ٥، ﺻـــ ٣٦١
ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺤﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ ﻭﺑﻨﺤﻮ ﺻﻨﻌﺔ ﺁﻟﺔ ﻟﻬﻮ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻣﻨﺠﻢ ﻭﻛﺎﻫﻦ، ﻷﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺤﺮﻡ ﻹﻃﺒﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺠﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﺃﺟﺮﺓ ﻻ ﻫﺒﺔ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ .
.11 ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﺟـــ ١٢، ﺻــــ ٢٩٩
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ] ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ . ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ) ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﺄﻟﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻃﻼﻗﺎً ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻣﺎﺑﺄﺱ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔﺍﻟﺠﻨﺔ ( [ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ] ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ [ ،ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻫﻮ : ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺽ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻟﺘﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ . ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ] ) ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﺄﻟﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﺄﺱ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ ( [ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻻ ﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﻮ ﻳُﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺄﺱ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻻﻳﺴﻮﻍ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺒﻮﺏ ﻭﻻ ﻣﺮﻏﻮﺏ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺣﺪﻳﺚ : ) ﺇﻥ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ( ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳُﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻮﻋَّﺪﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ . ﻭﺫﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻊ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺇﻳﺎﻩ . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻛﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺒﻐﻀﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻯﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . ﻗﻮﻟﻪ : ) ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔﺍﻟﺠﻨﺔ
.12 ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺝ / ٣ﺹ / ١٧٨
ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﺄﻟﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ( ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻃﻼﻗﻬﺎ ) ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻣﺎ ﺑﺄﺱ( ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺪﺓ ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ ﻭﺗﻠﺠﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻛﺄﻥ ﺗﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻜﺮﺍﻫﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻳﻀﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻨﺨﻠﻊ ﻣﻨﻪ ) ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺃﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ) ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ )
.13 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﺟــ ٩، ﺻــ ٤٩٥
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ـ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ : ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ : ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ . ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ : ﻫﻮ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺎﻟﺸﺘﻢ ﺍﻟﻤﻘﺬﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺮِّﺡ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﻴﺤﻪ، ﻭﻧﺤﻮﻩ . ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ : ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ) ( ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪﺍً؛ ﻷﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ . ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ) ( ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﻭﻟﻠﻀﺮﺭ، ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺟﺤﻴﻤﺎً ﻭﺑﻼﺀ، ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : » ﻻﺿﺮﺭ ﻭﻻﺿﺮﺍﺭ
.14 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﺟــ ٩، ﺻــ 327
ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻃﻼﻕ ﻭﻓﺴﺦ : ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ : ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺍﻹﻳﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ . ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ : ﻓﺮﻗﺔ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﻭﺇﻋﺴﺎﺭ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻛﺴﻮﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﻟﻌﺎﻥ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﻋَﺘﻴﻘﺔ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﻱ ﺇﻻ ﺍﻟﻌُﻨَّﺔ ﻓﺘﺆﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﻏﺮﻭﺭ، ﻭﻭﻁﺀ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﻮﻁﺀ ﺃﻡ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ، ﻭﺳﺒْﻲ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻕ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺃﻭ ﺭﺩﺗﻪ، ﻭﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ، ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻴﻦ، ﻭﻣﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﺄﻥ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﻒﺀ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺭﺿﺎﻉ ﺑﺸﺮﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﻤﺲ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺣﻮﻟﻴﻦ .
.15 ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ، ﺻـ 315
( ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺵ ) : ﺣﻜﻢ ﺣﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻨﻔﻲ ﺃﺑﻄﻠﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﺇﻥ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺩﻋﺎﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﺤﻜﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺇﻣﻀﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻷﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﺎً ﻋﻠﻴﻪ .